SMA Negeri 1 Selong – Selong --- Upaya memerangi praktik politik uang tidak cukup hanya dengan regulasi dan penegakan hukum. Perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci utama. Inilah yang melatarbelakangi KPU Kabupaten Lombok Timur menggelar podcast edukatif bersama pelajar di SMA Negeri 1 Selong, Selasa 10 Februari 2026.

 

Mengusung tema “Money Politik Zaman Now: dari Amplop hingga Giveaway”, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lombok Timur Mulyadi, S.Pd., M.Ak., Kepala Sekolah Dr. Hj. Sri Wahyuni, serta dua siswa kelas XII sebagai representasi pemilih pemula, Daffa Alifabyan dan Nila Safira. Acara dipandu Baiq Sarifa Wahida dari KPU.

 

Suasana diskusi berlangsung santai namun serius. Tema yang diangkat terasa dekat dengan realitas keseharian mereka.

 

Dalam pemaparannya, Mulyadi menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman nyata bagi kualitas demokrasi. “Di undang-undang memang tidak ada definisi kata money politik, tapi praktiknya jelas dilarang. Memberi uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih itu pidana,” tegasnya.

 

Ia menyebut politik uang sebagai “penyakit demokrasi” karena merusak kebebasan memilih. Menurutnya, ketika suara dibeli, rakyat tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan program kerja calon. “Yang terjadi, pemimpin terpilih justru sibuk mengembalikan biaya politiknya. Dari situ lahir korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampaknya panjang, bukan sehari, tapi lima tahun,” jelasnya.

 

Bahkan, lanjutnya, bentuk politik uang kini makin beragam. Tidak lagi amplop berisi uang tunai. “Sekarang bisa transfer digital, voucher belanja, pulsa, top up, atau giveaway. Bahkan janji-janji tertentu pun bisa termasuk politik uang kalau tujuannya mempengaruhi pilihan,” tambahnya.

 

Kepala sekolah Sri Wahyuni menilai pendidikan karakter menjadi benteng utama mencegah siswa terjerumus praktik serupa. Menurutnya, sekolah tidak hanya mengajarkan teori demokrasi, tetapi mempraktikkannya langsung melalui berbagai kegiatan, seperti pemilihan ketua OSIS secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. “Anak-anak harus berani bersikap. Kalau melihat pembagian uang, jangan diam. Diam itu tanda paling lemah. Harus berani menegur dengan cara yang baik,” ujarnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan diri dan prinsip kuat. “You are the leader of your own self. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, godaan apa pun tidak akan mudah mempengaruhi,” katanya.

 

Daffa dan Nila menunjukkan pemahaman yang matang tentang isu politik uang. Daffa menyebut fenomena tersebut kini semakin “modern”. “Dulu mungkin amplop. Sekarang bentuknya giveaway, kaos, pulsa. Lebih transparan tapi tetap membeli suara,” ujarnya.

 

Sementara Nila menyoroti faktor ekonomi dan lingkungan sosial sebagai penyebab banyak orang tergoda. “Kadang karena kebutuhan hidup, kadang karena ajakan teman. Tapi dampaknya besar untuk masa depan kita semua,” katanya.

 

Keduanya menegaskan akan menolak jika suatu saat ditawari praktik serupa.

 

Diskusi semakin hidup ketika sesi pertanyaan dibuka. Arini Nisaa Hana Fakhira mempertanyakan mengapa politik uang terus terjadi meski sudah ada larangan hukum. Menanggapi hal itu, Mulyadi menjelaskan bahwa faktor kesejahteraan, pendidikan, budaya, dan kemauan politik menjadi penyebab utama. “Kalau penghasilan sehari Rp50 ribu lalu ditawari Rp250 ribu, tentu menggoda. Karena itu solusi tidak cukup hukum saja, tapi juga pendidikan dan kesejahteraan,” ujarnya.

 

Pertanyaan berikutnya datang dari Haerani Agustin yang berbagi pengalaman melihat langsung praktik “serangan fajar”. Ia mengaku sempat ditegur saat mencoba menolak pemberian uang.

 

Tentang pelaporan, Mulyadi menekankan bahwa pelapor akan dilindungi kerahasiaannya. “Identitas pelapor dirahasiakan. Jangan takut. Yang memberi dan menerima sama-sama melanggar hukum,” tegasnya.

 

Devina Aura kemudian menyoroti efektivitas peran KPU. Mulyadi menjelaskan bahwa kewenangan KPU lebih pada pendidikan pemilih. “Kami lakukan sosialisasi berkelanjutan. Kalau mindset masyarakat sudah menganggap politik uang itu penghinaan, otomatis mereka akan menolak,” katanya.

 

Sementara Baiq Rara Maulidya menyinggung narasi populer di media sosial: “Ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya.”

 

Menurut Mulyadi, cara tersebut tetap keliru. “Menerima tetap melanggar. Yang benar itu tolak dan laporkan,” ujarnya tegas.

 

Di penghujung acara, para narasumber menyampaikan pesan penutup.

 

“Jadilah pemilih cerdas, katakan tidak pada politik uang,” ujar Mulyadi.

 

Sri Wahyuni menambahkan, “Bangun karakter dan kepercayaan diri. Kalau prinsip kuat, tidak akan tergoda.”

 

Nila mengajak teman-temannya menjadi generasi bijak, sementara Daffa menekankan bahwa satu suara dapat menentukan masa depan bangsa.

 

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Lombok Timur berharap benih-benih demokrasi bersih tumbuh sejak bangku sekolah. Sebab, masa depan pemilu yang jujur dan adil tidak hanya ditentukan aturan, tetapi oleh kesadaran generasi mudanya.

_(V3)